Berita

Agama Bukan Instrumen Politik, Tapi Energi Persaudaraan dan Peduli Lingkungan

Penulis

Rabu, 24 September 2025

Agama Bukan Instrumen Politik, Tapi Energi Persaudaraan dan Peduli Lingkungan — Diseminasi Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama untuk periode 2025–2029 di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Jakarta (BMBPSDM)---Kepala Badan (Kaban) Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama, Prof. M. Ali Ramdhani, menegaskan pentingnya moderasi beragama sebagai pijakan pembangunan bangsa.

Kaban mengatakan hal tersebut saat didaulat membuka resmi sekaligus memberikan arahan pada gelaran Diseminasi Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama untuk periode 2025–2029 yang dihelat di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

“Agama tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen politik. Akan tetapi, harus menjadi energi sosial dan kultural yang menguatkan persaudaraan, kemanusiaan, dan kepedulian terhadap lingkungan,” tuturnya.

“Moderasi beragama bukan hanya soal kerukunan antarumat, tetapi juga bagaimana nilai-nilai luhur agama membentuk ekosistem kehidupan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan selaras dengan lingkungan. Inilah dasar yang harus kita rawat bersama,” sambung Kaban.

Guru besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini menekankan tiga pilar penting dalam peta jalan yang tengah difinalisasi. Pertama, kerukunan antarumat beragama sebagai landasan pacu untuk memperkokoh harmoni sosial sebagai fondasi bangsa.

“Kedua, kerukunan antar-manusia yang akan menumbuhkan solidaritas dan kepedulian lintas identitas. Ketiga, kerukunan dengan lingkungan. Hal ini memastikan kelestarian bumi sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual,” paparnya.

Pria asal Garut Jawa Barat ini berharap dokumen peta jalan ini dapat menjadi panduan lintas sektor, tidak hanya bagi Kementerian Agama, tetapi juga kementerian/lembaga lain dalam merumuskan program dan kebijakan pembangunan nasional.

“Presiden telah menekankan pentingnya membangun nilai kerukunan di tingkat nasional maupun global. Maka kewajiban kita adalah mengawal peta jalan ini agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi bangsa dan dunia,” tuturnya.

Membuka ruang diskusi

Sebelumnya, Sekretaris Badan (Sesban), Ahmad Zainul Hamdi dalam laporannya mengatakan bahwa diseminasi ini merupakan tahapan akhir sebelum dokumen peta jalan resmi diluncurkan. Meski demikian, pihaknya tetap membuka ruang diskusi dan usulan demi penyempurnaan draf.

“Masukan dari peserta forum akan menjadi bahan penyempurnaan terakhir sehingga dokumen dapat berfungsi sebagai panduan bersama dalam menjaga dan memperkuat moderasi beragama di Indonesia,” kata Inung, sapaan akrabnya.

Kegiatan tersebut mengundang 3 narasumber. Pertama, Prof. Warsito Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK RI dengan judul paparan “Mengorkestrasi Implementasi Lintas Sektor Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2025-2029.”

Kedua, Farid F. Saenong, Ph.D. (Staf Khusus Menteri Agama RI) bertema Optimalisasi Peran Strategis Kementerian/Lembaga dalam Implementasi Peta Jalan Moderasi Beragama. Ketiga, Prof. Syamsul Arifin dari UMM Malang selaku Koordinator Tim Penulis yang berbicara tentang Kerangka Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2025-2029.

Acara ini dihadiri perwakilan beberapa kementerian dan lembaga, serta sejumlah pakar lintas disiplin yang sebelumnya turut terlibat dalam penyusunan dokumen strategis tersebut. Selain itu, hadir juga tim penyusun yang terdiri dari analis kebijakan dari Pustrajak dan Pusbangkom serta pegawai di lingkungan BMBPSDM.

Editor: Abas

Fotografer: Cut Soraya Dewi