Berita

Masyarakat Bukan Objek! Kebijakan Publik Harus Dekat dengan Kehidupan Warga

Penulis

Kamis, 30 Januari 2025

Masyarakat Bukan Objek! Kebijakan Publik Harus Dekat dengan Kehidupan Warga — Webinar SERASI lanjutan Seri 2 dengan tema “Strategi Efektif Advokasi untuk Mendorong Perubahan Kebijakan Publik” secara daring yang diselenaggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB), Kamis (30

Ciputat (Pusbangkom MKMB)---Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB) Kementerian Agama menggelar webinar SERASI lanjutan Seri 2 dengan tema “Strategi Efektif Advokasi untuk Mendorong Perubahan Kebijakan Publik” secara daring, Kamis (30/1/2025).

Kegiatan ini rutin dilaksanakan dengan topik aktual bersinergi dengan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi para jabatan fungsional pada khususnya, dan ASN pada umumnya.

Kepala Pusbangkom MKMB Syafi’i mengatakan setiap warga negara harus mengetahui kebijakan publik yang dirancang pemerintah, sehingga dapat mengambil manfaat positif dari kebijakan tersebut.

“Kebijakan publik harus dekat dengan kehidupan kita sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita harus tahu kebijakan-kebijakan apa saja yang dibuat pemerintah, karena kebijakan tersebut dibiayai masyarakat,” jelas Syafi’i.

“Masyarakat bukan lagi sebagai objek, melainkan subyek yang sangat berperan penting dalam perumusan dan implementasi kebijakan,” tambahnya.

Masyarakat, lanjut Syafi’i, berhak mengawal dan terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan publik mulai dari perencanaan hingga implementasinya. Hal ini memastikan tersampainya kebijakan publik dalam hal pelaksanaan kebijakan agar dapat berdampak luas, berkualitas baik, dan memenuhi hak-hak warga negara secara menyeluruh sehingga pelayanan publik dapat berjalan efektif dan berkelanjutan demi pembangunan nasional yang dicita-citakan.

“Contoh kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama, yaitu biaya haji. Pemerintah memutuskan untuk menurunkan biaya haji tahun 2025 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Berita yang sangat menggembirakan dan pastinya mendapat sambutan positif bagi calon jamaah haji tahun ini,” tutur Syafi’i.

Menurut Syafi’i, kebijakan ini telah melalui proses perumusan yang panjang, hingga akhirnya tersampaikan secara nyata bagi masyarakat saat ini. “Tentu masyarakat akan menunggu dampak penurunan biaya haji terhadap kualitas pelayanan haji. Apakah meningkat atau justru menurun dari sebelumnya,” pungkasnya.

Webinar ini menghadirkan para pakar di bidangnya, yaitu: Staf Khusus Kemenag Bidang Kebijakan Publik, Media/Humas, dan Pengembangan SDM Ismail Cawidu dengan topik “Advokasi Berbasis Data: Pendekatan Evidence Based Policy”; Analis Kebijakan Ahli Muda Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama BMBPSDM Haris Burhani, dan Direktur Eksekutif PPIM UIN Jakarta Didin Syafruddin dengan topik “Mengelola Tantangan dalam Advokasi: Dari Resistensi Hingga Kolaborasi.”

Kegiatan ini dimoderatori Widyaiswara Pusbangkom MKMB Moh. Tahmid dan dihantar oleh host Pranata Humas Pusbangkom MKMB Rahmi Siregar. Peserta webinar juga dapat menyimak live streaming melalui YouTube dan Instagram Pusbangkom MKMB.

Editor: Abas dan Rahmi Siregar

Fotografer: -