Loading...

Memuat halaman...

Berita

Moderasi Beragama Benteng Utama Jaga Stabilitas Bangsa

Jumat, 05 September 2025
Moderasi Beragama Benteng Utama Jaga Stabilitas Bangsa
Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama bagi ASN Pemerintah Provinsi Lampung di BPSDM Provinsi Lampung, Kamis (4/9/2025).

Lampung (BMBPSDM)---Intoleransi dan ekstremisme tidak hanya menjadi ancaman bagi masyarakat sipil, tetapi juga bisa menyasar aparatur negara. Hal itu ditegaskan Farid F. Saenong saat memberikan materi Wawasan Kebangsaan pada Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama bagi ASN Pemerintah Provinsi Lampung di BPSDM Provinsi Lampung.

 

“Kalau di militer saja ada kekhawatiran terpapar paham radikal, bagaimana dengan pegawai sipil? Dengan pelatihan ini, Bapak-Ibu memiliki bekal kuat untuk mencegah tindakan intoleran dan ekstremisme,” ungkap Farid di Lampung, Kamis (4/9/2025).

 

Menurutnya, moderasi beragama merupakan benteng utama dalam menjaga stabilitas sosial dan demokrasi Indonesia. Kementerian Agama, lanjutnya, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan umat beragama—khususnya umat Islam—tetap autentik, berakar pada budaya, sekaligus menghargai kearifan lokal.

 

“Kita beruntung memiliki kelompok tengah yang kuat. Saat krisis 1998, potensi kekacauan bisa saja melahirkan kerusuhan dahsyat, tetapi karena ada kekuatan moderat, hal itu mampu diredam,” tegasnya.

 

Farid juga menekankan bahwa moderasi beragama bersifat lintas agama dan budaya. Dalam sesi dialog, ia menanggapi beragam pertanyaan, mulai dari praktik moderasi di daerah multireligi, pembinaan mantan narapidana terorisme, hingga diskriminasi yang kerap dialami mualaf.

 

“Fenomena ekstremisme ada di semua agama. Karena itu, konten moderasi bisa disesuaikan dengan kearifan lokal. Tujuannya agar umat beragama tetap seimbang sebagai pemeluk agama sekaligus warga negara,” jelasnya.

 

Terkait diskriminasi terhadap mualaf, Farid menegaskan perlunya ruang aman yang dijaga bersama. “Tidak boleh ada kekerasan atas nama agama. Moderasi hadir justru untuk memastikan siapa pun yang memilih keyakinan baru tetap dilindungi hak hidup dan martabatnya,” ujarnya.

 

Soal tudingan internasional yang kerap melabeli Indonesia sebagai negara muslim garis keras, Farid menilai moderasi beragama adalah jawaban paling tepat. “Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan di Lampung ada falsafah Sai Bumi Ruwa Jurai. Inilah bukti bahwa pendatang dan pribumi bisa bersatu. Mari kita tunjukkan ke dunia bahwa Indonesia adalah contoh Islam moderat yang damai dan berkeadilan,” paparnya.

 

Farid juga mengapresiasi peran Densus 88, Kesbangpol, dan BNPT dalam pembinaan terhadap 56 mantan narapidana terorisme di Lampung. Ia berharap dukungan anggaran semakin diperkuat agar program deradikalisasi berjalan optimal.

 

Menutup materinya, Farid mengingatkan pentingnya penghargaan terhadap kearifan lokal sebagai indikator moderasi beragama. “Jika agama dijalankan dengan arif sesuai budaya lokal, maka Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa agama dan demokrasi dapat berjalan berdampingan,” pungkasnya.

 

Pelatihan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Pemerintah menargetkan ASN di seluruh kementerian dan daerah mampu menjadi teladan dalam mengimplementasikan sikap moderat, toleran, dan berkeadilan di lingkungan kerja maupun masyarakat.

 

(Jafar Shodiq)

 


Editor: Dewi Ayu Indah Diantiningrum

Fotografer: -