Moderasi Beragama: Dari Kebijakan Nasional ke Aksi Nyata di Basis Komunitas

Purwokerto (BMBPSDM)---Penguatan moderasi beragama bukan sekadar program, melainkan kebijakan strategis nasional yang berkelanjutan.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Balai Litbang Agama (BLA) Semarang, Moch. Muhaemin, dalam seminar Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Komunitas yang digelar bersama mahasiswa pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (Saizu) Purwokerto, Kamis (25/9/2025).

“Acara ini bukan hanya seminar, melainkan wujud nyata komitmen kita bersama dalam mengemban amanah nasional,” ujar Muhaemin.

Ia menjelaskan, penguatan moderasi beragama memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023. Kebijakan ini juga telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan target capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebesar 78 poin pada 2029.

Menurut Muhaemin, program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya cita kedelapan, yakni melindungi bangsa sekaligus menjamin keberagaman dan keharmonisan. Agenda ini juga merupakan implementasi Asta Program Prioritas (Asta Protas) Kementerian Agama RI, terutama peningkatan kerukunan dan cinta kemanusiaan.

“Sinergi antara Balai Litbang Agama Semarang dan UIN Saizu adalah bukti nyata komitmen kita untuk mewujudkan visi dan misi kementerian,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Muhaemin turut memaparkan sejumlah data penting. Riset BLA Semarang mencatat, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) nasional berada pada angka 76,47 pada 2024, dengan Jawa Tengah mencapai 78,98.

Namun, tantangan intoleransi masih tinggi. Survei Setara Institute (2023) menemukan 24,2% pelajar tergolong intoleran pasif, 5% intoleran aktif, dan 0,6% terpapar ekstremisme kekerasan. Bahkan, 83,3% responden menyatakan Pancasila bukan ideologi permanen.

“Angka-angka ini adalah peringatan keras bahwa pertempuran ideologi sedang terjadi di lingkungan pendidikan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan adanya polarisasi digital yang memperkuat sekat sosial melalui echo chambers dan filter bubbles.

 “Fenomena ini membuka ruang bagi narasi ekstrem menyebar secara cepat,” jelasnya.

Muhaemin berpesan kepada mahasiswa Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Saizu agar berperan sebagai arsitek narasi moderasi.

"Mahasiswa tidak hanya penyampai pesan, tetapi juga perancang strategi komunikasi yang mampu meredam polarisasi. Ini adalah jihad keilmuan yang paling relevan di era digital,” ujarnya.

Ia juga menyinggung capaian Jawa Tengah dalam laporan Indeks Kota Toleran, di mana Kota Salatiga menempati peringkat pertama nasional, sementara Kota Semarang berada di posisi ketiga.

“Ini bukti bahwa praktik moderasi beragama di wilayah kita berada pada level sangat baik. Namun, tugas kita adalah memastikan nilai moderasi ini benar-benar tertanam kuat, terutama dalam praktik komunikasi sehari-hari,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (Saizu) Purwokerto, Sunhaji, mengatakan mahasiswa harus menjadi motor penggerak moderasi beragama sekaligus agen perekat sosial di berbagai lini kehidupan.

“Mahasiswa perlu tampil sebagai penggerak moderasi. Kata kuncinya ada pada komitmen kebangsaan, anti kekerasan, sikap toleransi, dan penghormatan terhadap tradisi,” ujarnya. 

Ia mengingat tantangan kebangsaan ke depan semakin kompleks, terutama di era digital yang rawan penyebaran ujaran kebencian dan ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila.

“Moderasi beragama bukan hanya jargon, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Mahasiswa harus mampu menunjukkan bagaimana agama bisa hadir dengan wajah ramah, sejuk, serta menjaga persaudaraan lintas identitas,” tambahnya.

Sunhaji menegaskan, kampus UIN Saizu Purwokerto akan terus mendorong lahirnya generasi intelektual muda yang berkomitmen menjaga nilai moderasi. 

"Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam mengelola keberagaman di masyarakat," harapnya.