Berita

Moderasi Beragama Jadi Agenda Strategis Daerah, Pusbangkom MKMB Audiensi ke Kesbangpol Gorontalo

Penulis

Jumat, 22 Agustus 2025

Moderasi Beragama Jadi Agenda Strategis Daerah, Pusbangkom MKMB Audiensi ke Kesbangpol Gorontalo — Audiensi Pusbangkom MKMB ke Kesbangpol Gorontalo, Kamis (21/8/2025),

Gorontalo (BMBPSDM)---Gerakan moderasi beragama kian ditegaskan sebagai agenda nasional. Hal tersebut menjadi poin utama audiensi Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manjemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB) Kementerian Agama Syafi’i bersama tim dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

Kapus Syafi’i menegaskan bahwa program moderasi beragama bukan hanya inisiatif sektoral Kementerian Agama, tetapi kini diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

“Regulasi itu mengamanatkan penguatan moderasi beragama dilakukan secara sistematis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lembaga pendidikan dan Masyarakat,” ujar Kapus Syafi’i di Gorontalo, Kamis (21/8/2025).

Menurut Kapus Syafi’i, moderasi beragama adalah kebutuhan mendesak untuk menciptakan kehidupan harmonis. “Perpres Nomor 58 menegaskan tanggung jawab negara dalam menghadirkan rumah bersama yang adil dan ramah bagi seluruh warga bangsa,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelatihan dengan metode partisipatif-reflektif diarahkan untuk membentuk ASN yang inklusif dalam menjalankan tugas kenegaraan dan pelayanan publik.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Bakesbangpol Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Iskandar mengakui indeks kerukunan di Gorontalo masih kurang dari targetnya. Namun, ia berkomitmen untuk menjadikan moderasi beragama sebagai program strategis daerah.

“Kami tidak ingin kejadian intoleransi terjadi di Gorontalo. Karena itu, kami siap memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pusbangkom MKMB, IAIN Sultan Amai melalui Rumah Moderasi Beragama dan Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Tim Ortala dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Wiwik Widyawati Mayang yang menegaskan bahwa sasaran kerjanya dalam penguatan moderasi diarahkan langsung ke sekolah, madrasah, dan masyarakat luas. Program tersebut mencakup sosialisasi, pendampingan, serta advokasi.

“Apapun tantangannya, moderasi beragama harus tetap hidup. Tahun 2026, kami sudah rencanakan kemah moderasi di pantai sebagai bentuk inovasi,” tuturnya.

Audiensi tersebut mengeaskan komitmen Gorontalo untuk menempatkan diri sebagai garda depan pengarusutamaan moderasi beragama. Dengan payung hukum Perpres Nomor 58, gerakan ini diharapkan tidak hanya menjadi jargon, melainkan praktik nyata yang meresap hingga ke akar masyarakat.

(Jafar Shodiq)

Editor: Dewi Ayu Indah Diantiningrum

Fotografer: -