Perkuat Toleransi dan Kerukunan, Kemenag Susun Peta Jalan Moderasi Beragama

Jakarta (BMBPSDM)---Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melalui Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) tengah menyusun Peta Jalan Moderasi Beragama. Penyusunan ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam memperkuat nilai-nilai toleransi, harmoni, dan kerukunan di Indonesia.

Kepala BMBPSDM Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani, mengatakan hal tersebut saat didaulat membuka resmi kegiatan yang diinisiasi Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajak) Pembangunan Bidang Agama di Tangerang Selatan melalui Zoom Meeting, Rabu (16/4/2025) malam.

“Ini nanti akan menjadi guideline bagi kita bersama agar Moderasi Beragama bukan sekadar sebuah konsep. Tetapi mampu dilaksanakan dengan ukuran, takaran, dan indikator yang tegas dan jelas,” ujarnya.

Kang Dhani, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Peta Jalan Moderasi Beragama akan menjadi panduan bagi berbagai pihak, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pendidik, tokoh agama, hingga masyarakat umum, dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, Kemenag sekarang memiliki program prioritas, yakni Beragama Berdampak. Sehingga jika dilihat secara mendalam pada Asta Protas Kemenag maka Moderasi Beragama tidak tampak dalam konteks secara tekstual.

“Akan tetapi, tergantikan oleh kerukunan umat beragama. Ini dalam pemahaman kita bahwa Menteri Agama ingin konsep Moderasi Beragama tidak berhenti pada pengokohan konsep-konsep, penajaman nilai-nilai. Tetapi sudah memberikan dampak pada kerukunan umat beragama,” terangnya.

Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini dalam kesempatan tersebut memberi pesan khusus tentang pentingnya menyusun peta jalan moderasi beragama dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran.

“Penyusunan Peta Jalan Moderasi Beragama ini merupakan bagian dari program prioritas nasional Kemenag yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan praktik beragama yang moderat di tengah masyarakat multikultural,” tuturnya.

“Moderasi beragama bukan berarti memoderasi ajaran agama. Tetapi mengajak masyarakat untuk memahami dan menjalankan agama dengan cara toleran, inklusif, dan damai,” sambungnya.

Kolaboratif

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama BMBPSDM, Jaja Jaelani, dalam laporannya mengatakan bahwa Peta Jalan Moderasi Beragama disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama lintas iman, serta lembaga pemerintah.

“Penyusunan dokumen strategis kami menggandeng akademisi dari Universitas Muhammadiyah Malang, yakni Prof. Syamsul Arifin,” kata Jaja.

Ia menegaskan bahwa Moderasi Beragama merupakan kunci untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah berbagai perbedaan. Melalui peta jalan ini, diharapkan pembangunan karakter bangsa dapat semakin kokoh sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai contoh negara demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan beragama.

“Kami mengundang para narasumber dalam kegiatan ini antara lain Sekretaris BMBPSDM Kemenag Ahmad Zainul Hamdi, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas Didik Darmanto, dan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK RI Prof Warsito,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jaja melaporkan bahwa Peta Jalan Moderasi Beragama ini merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya. Ini merupakan pertemuan kedua, yang pertama digelar awal tahun 2025.

“Adapun peserta kali ini berjumlah 30 orang terdiri dari utusan Pusbangkom, Sekretariat, Pustrajak Penda, PKUB, Ditjen Bimas Hindu, dan Pustrajak PBA,” rincinya.

“Jadi, dalam tiga hari ini, Rabu sampai Jumat, kita akan membahas perubahan dan penambahan dari Peta Jalan tahun 2020-2024 dan 2025-2029. Adapun materi-materi yang telah disiapkan bisa segera dilaporkan kepada Kaban untuk diteruskan kepada Menteri Agama,” pungkas Jaja.