Uang Negara Bukan Warisan, Harus Dikelola Amanah Anggaran

Bogor (BMBPSDM) ---”Uang ini bukan warisan orang tua kita, tapi uang negara. Oleh karena itu, pembagian anggaran harus sepenuhnya berdasarkan kebutuhan.”

Pesan lugas itu disampaikan Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama, Ahmad Zainul Hamdi, saat memberikan laporan pada Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan Koordinasi Pra Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran BMBPSDM Kementerian Agama T.A. 2026.

Sesban Inung, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa anggaran negara adalah amanah yang tidak boleh disalahgunakan. Karena itu, pembagiannya tidak bisa disamaratakan, tetapi harus sesuai skala prioritas.

“Kita tidak sedang membagi warisan, melainkan mengelola amanah negara. Jadi, mari gunakan anggaran ini secara adil dan tepat,” tegasnya di Bogor, Kamis (2/10/2025).

Sebagai contoh, ia menyoroti transformasi Loka Pekanbaru menjadi Balai Diklat Keagamaan (BDK). Menurutnya, hibah tanah dan bangunan yang telah diterima harus dikelola dengan baik agar benar-benar menjadi kampus pelatihan yang layak.

Lebih lanjut, Sesban Inung juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan fasilitas. “Kalau ada atap bocor, jangan dibiarkan berbulan-bulan. Kita punya akun untuk itu, manfaatkan agar kerusakan kecil tidak menjadi besar,” ungkapnya.

Sesban Inung juga menekankan peran koordinatif sekretaris dalam mengawal tata kelola anggaran. “Urusan kebijakan memang kewenangan Kaban, tapi fungsi koordinasi teknis ada pada sekretaris. Jadi, jangan dipandang sebagai intervensi ketika saya mengoordinasikan belanja pada berbagai akun karena itu bagian dari tanggung jawab,” jelasnya.

Selain optimalisasi anggaran, ia mendorong BMBPSDM kembali menggelar agenda berskala internasional sebagai program tahunan. Ia menyebut dua kegiatan strategis yang perlu diprioritaskan: International Conference on Religious Moderation dan pelatihan moderasi beragama untuk negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

“Moderasi beragama sudah masuk dalam dokumen resmi ASEAN. Hal tersebut merupakan capaian besar. Karena itu, forum internasional harus terus diperkuat agar Indonesia menjadi motor penggerak moderasi di kawasan,” ujarnya.

Terakhir, Sesban Inung meminta seluruh unit menyusun timeline penyerapan anggaran dengan ketat agar tidak menumpuk di akhir tahun. “Kita hanya punya waktu efektif dua bulan. Tolong dihitung dengan realistis berapa serapan yang bisa dicapai di awal Desember. Jangan menunggu hingga akhir,” katanya menutup sambutan.

(Dewi Indah Ayu D.)